Home Serba Serbi Motivasi Pernyataan Sikap dan Aksi Blokade Sungai Barito 26 Mei 2012

Pernyataan Sikap dan Aksi Blokade Sungai Barito 26 Mei 2012

564
0

PERNYATAAN SIKAP FORUM PEDULI BANUA

“ KALIMANTAN MENGGUGAT”

AKSI BLOKADE SUNGAI BARITO

Merdeka! Haram manyarah waja sampai kaputing!

Pada tahun 1930, seorang soekarno muda dengan lantang membacakan pledoi atas ketidakadilan dan kemerdekaan bangsa ini, hal yang sama ketika pada tanggal 17 mei tahun 1949 dibacakan proklamasi gubernur tentara ALRI IV pertahanan kalimantan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini sampai tetes darah penghabisan.

tetapi apa yang terjadi pada hari ini, ketidakadilan itu justru hadir dalam kehidupan berbangsa direpublik yang kita bangun dengan darah dan perjuangan yang sama. Makna kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan mulai direduksi dengan ketimpangan pembangunan disemua lini. Amanat Pembukaan UUD 45 dan pasal 33 tentang pembangunan dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama, direduksi maknanya menjadi pembangunan dan kemakmuran sentralisme pulau jawa.

Hari ini kita lihat bagaimana timpangnya pengelolaan energi dan SDA kita, ketika dibelahan lain pulau kalimantan tidak perlu antri dan langka dalam distribusi BBM, kalimantan justru sebaliknya, bahkan kita dijadikan kelinci percobaan pembatasan.

Pada tahun 2011, kuota BBM dikalimantan justru mengalami penurunan, sementara pulau lain ditambah. Tahun 2011, kalimantan memperoleh kouta 7, 19% namun 2012 turun 0,19% menjadi 7% dibagi untuk 4 provinsi pula. Sementara itu,sumatera naik dari 24,2% menjadi 25%. Sulawesi juga begitu, dari 7, 09% menjadi 8%. Ketika kita perjuangkan keadilan itu, kita dianggap egois. Memang pada akhirnya kita dikasih permen lolipop agar tidak merengek, Kalimantan dijanjikan tambahan 5% dr jatah 2,5 juta kiloliter dalam APBN-P, angka 125 kl hrs dibagi 4 provinsi, 30 KL jika dibandingkan dengan Kouta Nasional sebesar 40 juta KL amatlah kecil bagi daerah penghasil.

Padahal, lebih dari 73% produksi batubara dikalsel dipasok untuk kebutuhan luar negeri, 27-29% sisanya untuk memasok kebutuhan energi dipulau jawa. Tercatat pada tahun 2011 saja, ada 78 juta metrik ton yang keluar kalimantan selatan. Sbg penghasil devisa, Kenyataannya, listrik selalu byarpet. Batubara kita dikirim untuk menerangi pulau jawa, sementara kalsel ada 162 desa yang belum teraliri listrik.

Sementara itu, royalti 13,5% yang seharusnya dikembalikan oleh pusat kepada daerah penghasil sebesar 80% daerah dan 20% pusat, justru diakali dengan mengangkangi amanat konstitusi tentang dana bagi hasil menjadi 80% pusat dan 20% daerah.

Logika apa yang ingin dibangun, ketika daerah penghasil SDA dikeruk perut buminya sementara setiap anak bangsa yang berdiri didalamnya harus merasakan sulitnya mendapat BBM, listrik yang byarpet dan infrastruktur pembangunan yang sangat jauh dibandingkan pulau jawa karena kurangnya dana dan prioritas pembangunan yang tidak berpihak pada kita.

Untuk itu, hari ini kami melawan, hari ini kami disadarkan, hari ini kami deklarasikan pernyataan sikap terhadap perlawanan ketidakadilan rakyat kalimantan. Rakyat kalimantan sudah cukup sabar untuk selalu dianaktirikan. Hari ini kami menggugat pemerintah pusat dengan tuntutan sebagai berikut:

 

 

1. Keadilan pengelolaan sumber daya alam, diantaranya royalti pertambangan dan migas harus dikembalikan 80% untuk daerah. Termasuk dana bagi hasil perkebunan yang selama ini tidak kami nikmati. Dana reboisasi hutan yg telah digunduli pun raib entah kemana

2. Siapkan kouta BBM yang mencukupi kebutuhan maksimal setiap rakyat yang membayar pajak untuk negara ini, tidak ada kelangkaan dan adil secara nasional, bukan pembatasan.

3. Merdeka dari krisis listrik, listrik yang menerangi setiap rumah dikalimantan, bukan hanya pulau jawa dan bali.

4. Prioritas pembangunan infrastruktur dan konektivitas pembangunan. Hingga puluhan tahun merdeka bahkan jalan utama penghubung antara kalimantan justru tidak terealisasi, semua harus terhubung kejakarta. Kalimantan hanya punya satu jalan nasional, sungguh sebuah ironi diantara gedung pencakar langit jakarta dan jawa.

5. Kami menggugat dan mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tidak lalai dan bekerja maksimal dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyat kalimantan, percayalah kami tidak akan lelah menyuarakan digarda terdepan untuk kalimantan yag adil, setara dan bermartabat

Demikian pernyataan sikap bersama forum peduli banua kalimantan selatan, melawan untuk keadilan dan kemakmuran bumi kalimantan.

Jika pemerintah atau negara ini tidak memperdulikan kami, maka kami juga tidak akan memperdulikan pemerintah atau negara ini.

Merdeka!!!

Jembatan barito, 26 mei 2012

Forum Peduli Banua atas nama rakyat kalimantan

Pemerintah Tantang Warga Kalimantan Tak Penuhi Tambahan Kuota BBM Bersubsidi

Pemerintah pusat kali ini melakukan adu nyali terhadap warga se-Kalimantan dengan tidak menyetujui memberikan kuota tambahan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini, sebagaimana permintaan masyarakat yang disampaikan gubernur se-Kalimatan kepada pemerintah.

Pasalnya, selama ini telah terjadi kelangkaan BBM yang berkepanjangan di wilayah Borneo, sehingga masyarakat harus rela antri panjang dan menghabiskan waktu yang lama hanya sekadar untuk mendapatkan BBM, akibat antri hingga mencapai 2-3 km.

Ironis memang yang dialami masyarakat negeri seribu sungai ini sebagai daerah penghasil minyak, tetapi justru mereka lah yang merasakan dampak kesulitan guna memperoleh hasil bumi mereka sendiri, akibat kebijakan pemerintah pusat.

Sebelumnya warga se-Kalimantan telah mengadakan pertemuan membahas berkaitan dengan kelangkaan BBM di wilayahnya, dengan salah satu butir poin yang penting dan krusial adalah empat gubernur se-Kalimantan memberikan tenggat waktu penambahan kuota BBM bersubsidi sampai 31 Mei 2012. Jika tidak dipenuhi, mereka akan menyetop kebutuhan batubara keluar Kalimantan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo mengimbau Kalimatan untuk tidak memikirkan kebutuhannya sendiri. “Tidak bisa egois begitu,” katanya di Jakarta, Selasa (22/5/2012).

Menurut Evita, Kalimantan harus memikirkan juga kebutuhan BBM bersubsidi secara nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012, pemerintah mematok kuota BBM bersubsidi 40 juta kiloliter.

Kendati demikian, Evita belum bisa memastikan, apakah angka tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional sepanjang tahun ini. Yang jelas, konsumsi BBM bersubsidi selama Januari hingga April tahun ini selalu di atas rata-rata kuota bulanan.

Menanggapi pernyataan pemerintah pusat yang tidak menyetujui penambahan Kuota BBM ke wilayah Kalimantan. Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Andin Sofyanoor, SH mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak main-main dengan kebijakannya yang tidak menyetejui tambahan kuota BBM .

“Mereka (pemerintah pusat –Red) tidak merasakan kesulitan yang dihadapi masyarakat yang antri BBM hingga mencapai 2-3 km panjangnya. Karena di Jakarta tidak pernah antri BBM yang panjang,” ujar Andin yang dihubungi melalui telepon genggamnya hari ini, Rabu (23/5/2012).

Andin dapat memahami somasi yang dilakukan empat gubernur se-Kalimantan terhadap pemerintah pusat yang memberikan batas waktu hingga 31 Mei 2012, bila tidak dipenuhi akan melakukan embargo pengiriman batubara dan hasil alamnya ke luar wilayah Kalimantan.

Dia sangat mendukung somasi tersebut, karena tindakan yang diambil gubernur selaku pemerintah daerah se-Kalimantan sudah beberapa kali melakukan lobby terhadap pemerintah pusat. Tindakan ini terpaksa diambil sebagai langkah preventif dalam mengakomodir keresahan masyarakat.

Pemda meminta tambahan ini karena jumlah konsumsi yang dihadapi tidak berimbang dengan kebutuhan BBM yang di suplai selama ini. Dan yang sangat merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil termasuk kalangan home industry dan UKM.

Andin yang saat ini menjabat Ketua DPD PKPB Kabupaten Banjar mengingatkan pemerintah pusat agar melihatnya dengan suatu hal yang objektif, dan jangan memandang ini sebagai satu bentuk kacamata dalam tatanan ancaman. Tetapi ini hanya bentuk kejenuhan pemda terhadap pemerintah pusat yang tak mempedulikan warga di daerah.

“Akibat tidak dipenuhinya hal ini, jangan sampai terjadi masyarakat di daerah merasa dianaktirikan, sehingga menimubulkan dis-integrasi bangsa. Bisa jadi Timor Timur yang kedua,” tegasnya mengingatkan.

Senada dengan gubernur dan Andin Sofyanoor, pakar politik UI Prof. DR. Iberamsyah mendukung langkah dan tindakan yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan embargo batubara. Sebaiknya harus diancam betul kalau memang pusat tidak bisa melayani daerah, maka daerah juga tidak usah melayani pusat jadi hukumnya seperti itu.

“Stop saja berbagai hasil tambang dari Kalimantan, tidak usah keluar,” kata Prof.DR. Iberamsyah di sela diskusi bertajuk “Reshufle atau Ganti Presiden” yang dilaksanakan Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2012. *

Previous articleCara Sembuhkan Fobia dalam Waktu 3 Jam
Next articleBersiap untuk Sistem Tarif SMS Baru
Anak bungsu yang manja dari 3 bersaudara. Bekerja lepas di berbagai warnet sebagai teknisi komputer & jaringan. Sedang berusaha meraih gelar Sarjana Komputer di salah satu perguruan tinggi swasta di Banjarmasin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.