Pemerintah Pastikan Tak akan Larang Sunat bagi Perempuan

Pemerintah Pastikan Tak akan Larang Sunat bagi Perempuan

0 246

Pemerintah Indonesia tidak akan melarang sunat bagi perempuan meskipun Majelis Umum PBB meminta negara-negara di seluruh dunia melarang praktek mutilasi atau khitan pada alat kelamin perempuan.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa baru-baru ini meminta negara-negara di seluruh dunia melarang praktek mutilasi atau khitan pada alat kelamin perempuan. Praktek ini dianggap sebagai tindakan keji dan telah mengancam sekitar tiga juta gadis setiap tahunnya.

Meskipun ada permintaan tersebut, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Jakarta, Selasa menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan melarang sunat pada perempuan karena sunat perempuan  yang ada di Indonesia tidak sama dengan yang terjadi di Afrika.

Berdasarkan penelitian, menurut Nafisiah Mboi, sunat perempuan di Indonesia tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menyebabkan dampak negatif pada anak perempuan itu sendiri. Selain itu, sunat perempuan yang ada di Indonesia merupakan bagian dari ketentuan agama Islam.

Sedangkan di Afrika, Female Genital Mutilation (mutilasi alat kelamin perempuan ) sangat melanggar hak asasi perempuan dan secara medis juga sangat buruk.

Dia juga menyatakan pihaknya tidak akan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tahun 2010 tentang sunat perempuan karena  tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia maupun aturan agama.

Foto Pemerintah Pastikan Tak akan Larang Sunat bagi Perempuan  Wanita Sunat perempuan Makrumah Larangan Khitan Ibadah Anak  20270D49 D78F 49D6 BBD5 C58CDED6A99C w640 r1 s3
Warga suku Sebei di Uganda berkumpul untuk merayakan upacara khitan bagi anak perempuan (foto: dok). Diperkirakan sekitar 140 juta perempuan di dunia mengalami praktik khitan.

​​Nafsiah Mboi mengatakan, “Di Afrika, itu perempuan waktu menjelang dewasa itu dilakukan mutilation, pengrusakan alat kelaminnya dengan maksud  supaya pertama, jangan melakukan hubungan intim sebelum menikah. Kedua, kalau dia melakukan intim dengan suaminya katanya dia  tidak boleh merasakan kenikmatan. Di Afrika itu juga bukan bagian dari agama. Jadi bedakan situasinya dengan Indonesia. Tidak ada bukti-bukti bahwa di Indonesia, sunat itu berbahaya.”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ormas Islam menolak upaya pelarangan khitan perempuan oleh pihak mana pun .

Asroruniam Saleh dari Komisi Fatwa Mejelis Ulama Indonesia mengatakan  pihaknya telah mengeluarkan fatwa bahwa khitan bagi perempuan adalah “makrumah” atau ibadah yang dianjurkan.

Menurut Asroruniam, tidak ada satu ulama pun yang melarang khitan bagi perempuan sehingga setiap rumah sakit di Indonesia harus menerima sunat perempuan.

Asroruniam menjelaskan, Islam juga telah mengatur tata cara khitan perempuan. Dia menjelaskan, praktek khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Sunat perempuan lanjutnya cukup dengan menghilangkan selaput yang menutupi klitoris.

“Masalah khitan bukan terminologi medis tetapi terminologi agama sehingga menentukan boleh tidaknya bukan karena pertimbangan medis tetapi pertimbangan agama. Kemudian pelaksanaannya harus memperhatikan kaidah-kaidah keselamatan jiwa dan juga mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan,” ujar Asroruniam Saleh.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kependudukan dan Gender Universitas Yarsi, jakarta, Professor Jurnalis Udin menilai sunat bagi perempuan dari segi  kesehatan tidak memiliki manfaat.

Jurnalis Udin menjelaskan, “Pertama dari segi kesehatan tidak ada guna, yang ada malah kerugian karena ada perlukaan, pendarahan kemungkinan kalau terjadi infeksi, jadi tidak ada manfaat.”

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 140 juta gadis maupun perempuan dewasa mengalami praktik mutilasi kelamin.

Menurut WHO, praktik sunat perempuan ini lazim berlangsung di Afrika dan sebagian lain di Timur Tengah dan Asia. Praktik yang populer disebut sunat ini diyakini untuk alasan budaya, agama, maupun sosial.

Sebelumnya Amnesty International mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan praktek khitan bagi perempuan dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang sunat perempuan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membantah bahwa peraturan Menteri Kesehatan tentang sunat bagi perempuan merupakan legitimasi mutilasi kelamin perempuan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang sunat perempuan dinilai Amnesty International kian melegitimasi praktek sunat terhadap perempuan karena mengatur secara detail tata laksana khitan pada perempuan sekaligus memberi otoritas kepada pekerja medis seperti dokter, bidan dan perawat, untuk melakukannya.

Selain itu aturan tersebut menurut Amnesti Internasional juga bertentangan dengan konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia.

Direktur Bina Kesehatan Ibu di Kementerian Kesehatan, Dr. Gita Maya Koemara Sakti Soepono kepada VOA membantah peraturan tersebut melegitimasi praktek sunat terhadap perempuan.

Menurutnya peraturan tersebut tidak mengharuskan sunat bagi perempuan, tetapi bila ada perempuan yang ingin disunat, peraturan tersebut menjadi panduan agar perempuan terhindar dari praktek sunat yang membahayakan kesehatan.

Saat ini kata Gita Maya, Peraturan Kementerian Kesehatan tentang sunat perempuan itu akan direvisi agar tidak terjadi multi tafsir seperti yang terjadi sekarang ini.

Dr. Gita Maya menjelaskan, “Peraturan Menteri Kesehatan itu tidak lahir begitu saja. Jadi ada kronologisnya. Dari sebelumnya, edaran dirjen yang melarang sunat perempuan. Kemudian fatwa MUI yang minta supaya edaran itu dicabut sampai lahirnya SK dari Menkes.”

Sebelumnya pada tahun 2006, Kementerian Kesehatan pernah melarang adanya khitan perempuan tetapi peraturan tersebut tersebut dibatalkan karena keberatan kalangan ulama.

Kepala Lembaga Kependudukan dan Gender Universitas YARSI Jakarta, Professor Jurnalis Uddin, menyayangkan sikap pemerintah yang membatalkan aturan larangan khitan perempuan tersebut.

Peraturan Menteri kesehatan tahun 2010 mengenai tata laksana khitan perempuan, menurut Prof Jurnalis Uddin, justru semakin memperbesar resiko kerugian pada perempuan yang dikhitan.

“Pertama dari segi kesehatan tidak ada guna. Yang ada malah kerugian, karena ada perlukaan, ada yang mungkin pendarahan, kemungkin kalau terjadi infeksi jadi tidak ada manfaat. Di Saudi sendiri tidak ada khitan perempuan, di Jordan tidak ada khitan perempuan, di Libanon tidak ada, di Turki tidak ada. Jadi di negara yang konvensional saja tidak ada. Dan di Mesir fatwa dari mufti tidak boleh melakukan khitan perempuan. Nah Indonesia (men)contoh yang mana?” ungkap Prof Jurnalis Uddin.

Untuk itu, Professor Jurnalis Uddin juga mendesak Kementerian Kesehatan segera mencabut peraturan Menteri Kesehatan tentang khitan perempuan.

Kementerian Kesehatan bersama dengan pakar-pakar kesehatan harus meyakinkan Majelis Ulama Indonesia bahwa sunat perempuan tidak mempunyai manfaat apapun.

Prof Jurnalis Uddin menambahkan, “Harus menyakinkan Majelis Ulama. Melakukan penelitian sehingga nanti pakar-pakar bisa menyakinkan Majelis Ulama bahwa fatwanya keliru. Dan itu biasa, di Majelis Ulama suatu fatwa tidak berarti itu fatwa seumur hidup. Bisa saja fatwa itu setelah 5 tahun diubah lagi karena ada temuan-temuan baru, sehingga itu ada dasar untuk mengubah.”

Praktek khitan bagi perempuan oleh sebagian negara di dunia saat ini memang sudah dilarang. Negara-negara di Afrika tahun 2010 lalu bahkan sampai menggelar konferensi internasional untuk mendorong gerakan penghapusan atau pelarangan khitan pada organ genital perempuan yang dinilai melanggar HAM.

Umumnya praktek khitan bagi perempuan ini dilakukan atas alasan budaya ataupun mengikuti perintah agama. Tetapi pada kelanjutannya, praktek khitan pada perempuan justru menyebabkan infeksi, masalah pada saluran kencing, trauma psikis, komplikasi saat melahirkan dan bahkan pada beberapa kasus menyebabkan pendarahan.

NO COMMENTS

Tinggalkan Komentar Anda di Sini