5 Gubernur di Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi

5 Gubernur di Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi

0 175

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Minggu (16/12/2012) merilis lima nama gubernur yang mendapat penghasilan bulanan terbesar di tahun 2012.

Direktur Riset Sekretaris Nasional FITRA Maulana, essays online mengungkapkan, kelima gubernur dengan penghasilan tertinggi itu adalah:

  1. Gubernur Provinsi Jawa Timur mendapat Rp 642 juta per bulan, dan wakil gubernur Rp 627 juta per bulan.
  2. Gubernur Provinsi Jawa Barat mendapat Rp 603 juta dan wakil gubernur Rp 584 juta
  3. Gubernur Provinsi Jawa Tengah mendapat Rp 438 juta per bulan dan wakil gubernur Rp 422 juta per bulan.
  4. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur mendapat Rp 344 juta per bulan dan wakil gubernur Rp 328 juta per bulan.
  5. Gubernur Sumatera Utara mendapat Rp 327 juta per bulan dan wakil gubernur Rp 321 juta per bulan

Menurut Maulana, besaran gaji para kepala daerah ini, baik gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, maupun bupati dan wakilnya, tidak hanya ditentukan dari nilai gaji pokok serta tunjangan, seperti yang ditetapkan undang-undang. Sebab, selain gaji pokok dan tunjangan, para kepala daerah itu mendapatkan insentif dari jumlah pajak serta retribusi daerah.

“Semakin besar retribusi dan pajak yang diperoleh dari suatu daerah, maka akan semakin besar penghasilan yang didapat para kepala daerah,” ujar Maulana.

“Termasuk tunjangan operasional, yang ditetapkan merujuk klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, serta insentif pajak dan retribusi yang dikelompokkan merujuk realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahunan anggaran sebelumnya,” ujar Maulana.

Komponen penghasilan kepala daerah dari gaji pokok diatur Pasal 4 PP No 59 Tahun 2000, tunjangan jabatan diatur pasal 1 ayat (2) Keppres No 68 Tahun 2001, tunjangan operasional diatur pasal 9 ayat (1) dan (2) PP No 109 Tahun 2000, serta insentif pajak dan retribusi diatur pasal 7 PP No 69 Tahun 2010.

Menurutnya, Provinsi DKI Jakarta tertinggi untuk total penghasilan gubernur dan wakil gubernur, namun tidak dimasukkan, karena tata kelola Pemprov DKI beda dengan provinsi lain, yang menggabungkan provinsi dan kotamadya.

Sehingga, dari pengelolaan anggaran di wilayah tingkat I dan tingkat II di DKI menyatu, tidak dipisah. Sementara provinsi lain, APBD provinsi, APB kabupaten dan APBD kota berdiri sendiri-sendiri. Inilah alasan kenapa DKI tidak masuk dalam catatan Seknas Fitra.

Maulana memberikan gambaran, angka penghasilan Gubernur DKI sebulan Rp 1,2 miliar, per tahun Rp 15,1 miliar, Wagub DKI per bulan tidak berbeda jauh di angka Rp 1,2 miliar dan berbeda dalam juta, dan per tahun Rp 14,8 miliar.

NO COMMENTS

Tinggalkan Komentar Anda di Sini