Akhir Manis Kemelut Pulau Larilarian

Akhir Manis Kemelut Pulau Larilarian

0 98

Foto Akhir Manis Kemelut Pulau Larilarian Sulawesi Barat Pulau Lereklerekan Pulau Larilarian Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 Peraturan Menteri Kemelut Kalimantan Selatan Dalam Negeri  Pulau Lari Larian

Usaha yang ditempuh oleh Rudy Arifin selaku Gubernur Kalimantan Selatan dan kawan-kawan untuk mengembalikan pulau lari-larian agar masuk wilayah Kalimantan Selatan tak pernah surut dan berhenti.

Kegagalan dalam melakukan mediasi dengan pihak Sulawesi Barat tak menyurutkan semangat para pejabat ini untuk melakukan lobi dan negosiasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.

Namun usaha inipun mengalami kehampaan seakan tak mendapat respons positif dimana pihak Kemendagri kekeuh dengan pendapatnya bahwa Pulau Larilarian masuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Namun semangat waja sampai kaputing tak menyurutkan niat dan motivasi mereka, melalui uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Agung dengan Nomor register 01.P/HUM/2012 akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut yang intinya menyatakan bahwa Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Atau bisa dikatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ada beberapa benang merah yang bisa dipetik dari pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut.

Pertama bahwa permendagri yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan nomor 43 tahun 2011 itu oleh majelis hakim dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dimana sebuah Peraturan Menteri hanya sebatas menetapkan batas wilayah antarsatu provinsi dengan provinsi lainnya bukannya menetapkan sebuah wilayah (pulau) masuk ke dalam sebuah provinsi.

Kewenangan tersebut semestinya diatur dengan Peraturan Pemerintah bukan dengan Peraturan Menteri sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri di atas sehingga menteri dalam hal ini melampaui kewenangannya tersebut.

Poin kedua yaitu bahwa perkara ini pernah diajukan oleh petinggi kita ke PTUN Jakarta, namun oleh majelis hakim perkara ini tidak dapat diterima karena secara formil PTUN Jakarta tidak memiliki kompetensi (kewenangan) dalam menguji sebuah Peraturan Menteri dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga Permendagri tersebut bersifat umum dan tidak ditujukan kepada seseorang atau badan hukum, namun alasan penolakan ini dijadikan sebagai dasar oleh termohon dalam jawabannya di persidangan.

Tetapi jawaban tersebut oleh majelis hakim dinilai absurd (mustahil) karena penolakan oleh PTUN atas perkara in casu adalah penolakan yang bersifat formil semata bukan bersifat materiil dan itupun menyangkut masalah kompetensi pengadilan, sehingga penolakan yang sifatnya formil tidak bisa menguatkan jawaban yang sifatnya materiil/substantif.

Poin ketiga bahwa majelis hakim lebih melihat kepada fakta di persidangan, dimana secara geografis letak Pulau Larilarian lebih dekat ke arah Borneo dalam hal ini Kalimantan Selatan.

Menurut ketentuan UU No 26 tahun 2004 Provinsi Sulawesi Barat tidak sama sekali berbatasan dengan wilayah Kalimantan Selatan, hanya berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur dari arah baratnya sedangkan wilayah timur, utara dan selatan berbatasan dengan provinsinya sendiri yaitu Sulawesi.


Lihat Peta Lebih Besar

Poin keempat, dilihat dari sisi geologis Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi dipisahkan oleh sebuah palung laut dimana letak Pulau Kalimantan dan Pulau Larilarian berada dalam paparan Sunda yang terletak di sebelah barat. Sedangkan Pulau Sulawesi berada pada paparan Sahul yang terletak di sebelah timur palung tersebut sehingga ini merupakan fakta yang tak terbantahkan karena berpatokan pada Peta Kalimantan dan Sulawesi.

Selanjutnya menurut publikasi Amateur Radio Lighthouse Society pada tanggal 16 September 2007 dan pengakuan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam rilisnya pada tanggal 30 Mei 2007 serta lampiran peta Borneo No III door WF Versteeg Residentie Zuid En Ooster Afdeeling Zuid Oostelyk Gedeelte, peta pada zaman Hindia Belanda yang diterbitkan pada 1853-1862 menyebutkan bahwa Pulau Larilarian berada di wilayah Borneo yaitu Kalimantan Selatan sedangkan Pulau Lereklerekan tidak dikenal dan tidak diketahui.

Poin terakhir yaitu pengelolaan dan pembinaan Pulau Larilarian telah lama dilakukan oleh Pemda Kotabaru secara berkesinambungan dari tahun 2005 dan hal ini dibuktikan dengan dialokasikannya dana sebesar Rp 758.192. 000, untuk kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir termasuk pembinaan Pulau Larilarian sehingga klaim atas nama pulau tersebut mutlak menjadi hak Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagaimanapun juga fakta yang kita ajukan merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan walaupun lawan berbicara lain akan tetapi majelis hakim lebih melihat kepada fakta yang sesungguhnya.

Ketajaman untuk melihat fakta tidak hanya didukung dengan rasionalitas belaka namun harus ditopang dengan ketajaman nurani yang bersih karena di situlah letaknya keadilan sejati.

Kebenaran bukan sekadar retorika namun harus didukung dengan semangat dan niat yang ikhlas, berjuang untuk merebut kembali hak dan kepunyaan kita sendiri. Pulau Larilarian ibarat anak bagi kita, ketika anaknya diambil orang, ayah dan ibupun menjadi marah.

Pulau Larilarian memberikan pelajaran indah bagi kita agar supaya sayang dan cinta kepada anaknya sendiri. Cukup inilah sebagai pelajaran berharga bagi kita bersama…! (*)

Firman Wahyudi, SHI – Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang

NO COMMENTS

Tinggalkan Komentar Anda di Sini